Category: Politik


Keberadaan mahluk cerdas dari planet lain dan pernah menyumbang kecerdasan di bumi selalu jadi perdebatan. Salah satu misteri yang belum terpecahkan misalnya penemuan patung bergambar malaikat – dinamai: The Angel – di permukaan bulan.

Berita ini sempat dimuat di banyak tabloid empat tahun lalu (2009). Kabarnya, patung ini sebenarnya sudah ditemukan di reruntuhan batuan bulan yang di ambil oleh awak Apollo XI tahun 1969.

Nah, Sebenarnya kalangan internal NASA telah lama mengetahui tentang fakta gelap ini, namun mereka merahasiakannya dari publik, yang alasannya untuk mencegah kehebohan yang berlebihan. Rahasia ini akhirnya dibongkar setelah 40 tahun oleh Dr. Charles, seorang mantan ilmuwan NASA yang bertugas mendokumentasikan semua penemuan badan antariksa Amerika tersebut.

“Implikasi dari patung ini benar-benar membingungkan,” kata Dr Charles wartawan. “Ini berarti bahwa pada satu waktu bulan memiliki suasana yang kondusif untuk kehidupan. Dan mungkin jadi rumah bagi ras canggih.”

Patung The Angel berwujud wanita, dengan rambut panjang yang memiliki sayap. Hasil penelitian yang dibeberkan pada publik menyebutkan, bahwa patung ini telah berusia sekitar 200000 tahun ketika ditemukan, dan kemudian membuatnya dapat dipastikan bukanlah karya dari manusia di Bumi.

Hipotesa yang menghubungkan dengan dewa kuno bangsa Sumeria, Annunaki, dikritisi beberapa peneliti. Dr Miles Fredericks dari Universitas New York membantah, “Ini hanya propaganda kekristenan.”

NASA sendiri secara resmi membantah pembongkaran file rahasia oleh Dr Charles. Hanya ada sedikit keterangan bahwa patung ini terus diteliti untuk studi lebih lanjut di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Saya juga telah berusaha menelusuri situs-situs berita dan blog-walking guna mencari perkembangan misteri ini, namun belum ada kabar terbaru yang bisa mengungkap, apakah penemuan patung ini hoax belaka, atau justru jadi bukti tambahan tentang kehidupan cerdas yang pernah hadir di bumi. Well, the truth is out there….

Bagi bangsa yang ingin maju dan unggul dalam persaingan global, pendidikan merupakan kunci utamanya. Pendidikan adalah tugas negara yang paling penting dan sangat strategis. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat dasar bagi terbentuknya peradaban yang baik. Sebaliknya sumberdaya manusia yang buruk, akan secara pasti melahirkan masyarakat yang buruk pula.

Untuk mengantar kepada visi pendidikan yang demikian, dan melihat realitas pendidikan di negeri ini masih sangat jauh dari harapan . Bahkan, jauh tertinggal dari negara – negara lain. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tiga hal : Pertama, paradigma pendidikan nasional yang sangat sekuler dan materialistik sehingga tidak menghasilkan manusia yang berkualitas utuh, lahir dan batin. Kedua, semakin mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun. Ketiga, rendahnya kualitas SDM yang dihasilkan untuk bersaing secara global.

Sistem pendidikan yang sekuler materialistik tersebut sebenarnya hanyalah merupakan bagian belaka dari sebuah sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga sekuler dan materialistik. Memang, dalam sistem sekuler materialistik itu, yang namanya pandangan, aturan, dan nilai – nilai Islam tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, terutama dalam pendidikan ini. Karena itu, di tengah-tengah sistem sekuleristik lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama dan segala akibat-akibatnya yang menimpa bangsa dan negara ini.

Paradigma Pendidikan NasionalDalam UU Sisdiknas N0. 20 Tahun 2003 tampak jelas adanya dikotomi pendidikan agama dan umum yang bisa melahirkan pendidikan sekuler materialistik. Padahal sistem pendidikan yang dikotomis semacam ini telah terbukti gagal melahirkan manusia utuh (soleh) yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan dan perkembangan penguasaan sains dan teknologi.

Dari sistem pendidikan ini, terdapat kesan yang kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu (iptek) yang dilakukan Depdiknas dipandang sebagai tidak berhubungan dengan Agama (Islam). Sementara pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan, justeru kurang tergarap secara serius. Kurikulum Agama (Islam) hanya ditempatkan sekadar sebagai salah satu aspek yang perannya sangat minimalis dan bukan menjadi dasar utama dari seluruh aspek kehidupan.

Ini artinya, sangat jelas tidak akan mampu mewujudkan anak didik yang sesuai tujuan pendidikan nasional itu sendiri, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Karena itu, pendidikan yang sekuler materialistik ini memang bias melahirkan orang yang menguasai sains teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Namun, pendidikan semacam ini terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan pengetahuan keislaman. Betapa banyaknya lulusan pendidikan umum yang tetap saja “buta agama” dan rapuh kepribadiannya. Sebaliknya, yang belajar dalam lingkungan pendidikan agama memang menguasai pengetahuan keislaman dan secara relatif kepribadiannya tergarap dengan baik, tetapi disisi lain terkesan buta terhadap ilmu-ilmu kehidupan modern.

Apa yang terjadi selanjutnya? Sektor-sektor kehidupan modern seperti industri manufaktur, perdagangan, jasa, eksplorasi SDA, perbankan, dan lain-lain lebih banyak diisi oleh orang-orang yang mengerti pengetahuan Islam lebih banyak berkumpul di dunianya, seperti madrasah, dosen/guru agama, Depag, dan pada umumnya tidak mampu bersaing dan terjun pada sector-sektor modern. Dan ujung-ujungnya, merebaknya wabah korupsi di negeri ini karena akibat keterbelahan sistem pendidikan ini, termasuk berbagai penyakit sosial lainnya. Hal ini telah kita rasakan sampai saat ini.

Biaya Pendidikan Mahal SelangitSudah menjadi rahasia umum, bahwa pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat agar anaknya dapat menikmati pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari Taman Kanak – Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) yang membuat masyarakat miskin tidak memiliki kesempatan yang sama dengan kaum the haves (golongan kaya). Tentu tidak ada pilihan lain, kecuali putus sekolah.

Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pendidikan sebagai pelayanan publik, tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35 – 40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong terjadinya privatisasi pendidikan. Apa akibatnya? Sekitar yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban pertama. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5-2005). Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia periode Januari – Agustus 2010 tercatat sebesar Rp. 1. 654,9 triliun (media umat, edisi 48 3-23/12/2010). Artinya, jerat utang ini akan terus menjadi bagian dalam mengisi APBN, walaupun negeri ini berlimpah kekayaan alamnya. Dan tentu saja, dana pendidikan akan tetap terjerumus dengan utang yang besar itu.

Karena itu, jika alasannya pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya bertolak di Indonesia. Di luar negeri, misalnya Jerman, Perancis, Belanda dan dibeberapa Negara berkembang lainnya, justru banyak sekolah/perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah, bahkan ada yang gratiskan biaya pendidikannya.

Pendidikan yang berkualitas memang tidak mungkin murah, tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Kewajiban pemerintahlah atas nama Negara untuk menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini vidi ideal pemerintahan dari segala strukturnya untuk mewujudkan peradaban yang memanusiakan dari sadar akan eksistensinya di muka bumi ini sebagai hamba Tuhan.

Ancaman KomersialisasiOrang miskin dilarang sekolah! Dari tahun ketahun, tidak lama lagi, mungkin itu yang akan terjadi di Indonesia. Pasalnya sekolah semakin mahal. Untuk masuk TK sampai perguruan tinggi, apalagi unggulan, SBI, orang tua bisa menghabiskan jutaan sampai miliyaran rupiah. Memang, ada yang murah tetapi jangan ditanya kualitasnya, tentu apa adanya. Secara jujur, inilah yang disebut diskriminasi dalam dunia pendidikan kita. Kalau punya uang banyak, pasti bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan sebaliknya, kalau terbatas dananya harus pasrah dengan kualitas pendidikan yang menyedihkan. Kenapa? Karena seharusnya pendidikan yang berkualitas harus berlaku sama bagi siapa saja yang punya uang atau tidak. Sebab pendidikan yang berkualitas merupakan asset negara yang bukan milik orang kaya.

Sebenarnya inilah yang disebut pengapdosian kebijakan kapitalis dalam dunia pendidikan memang semakin menguat. Memang dalam sitem kapitalis, peran negara diminimalisasi, negara hanya sebagai regulator. Peran swasta pun dioptimalkan. Muncullah istilah-istilah “luhur” yang sebenarnya menimpa yaitu otonomi sekolah, otonomi kampus, dewan sekolah yang intinya negara lepas tangan terhadap dunia pendidikan. Lagi-lagi yang muncul adalah masalah pendanaan, sehingga harus banting tulang untuk mencari sumber pendanaan mulai dari buka bisnis sampai ujung-ujungnya menaikkan biaya pendidikan. Hasilnya, pendidikan benar-benar dikomersialisasikan melalui sumber dana masyarakat non – SPP yang itemnya bertumpuk.

Intervensi AsingMeningkatnya kapitalisasi pendidikan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah kolonialisasi. Sejak awal memang penjajah telah memformat sistem pendidikan menjadi sistem kapitalisme yang siap mengabdi kepada tuannya. Artinya, meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi subtansi sistem pendidikan yang sekuler materialistik yang dijalankan oleh para pemimpin yang memang dididik oleh mereka-mereka untuk mengalahkan imperialisme gaya baru.

Selanjutnya, kebijakan-kebijakan kapitalistik akan muncul subur dan tidak bisa dilepaskan dari peran intelektual yang dididik oleh “Barat” masih mencengkeram kuat negeri ini. Seperti persaingan institusi-institusi pendidikan Indonesia dengan institusi asing. Dalam hal ini, sangat jelas bahwa Indonesia masih di bawah asing. Artinya, intervensi ini terjadi melalui sistem negara yang sekuler dan para intelektualnya.

Nah, asing biasa masuk melalui beberapa jalan seperti memberikan bantuan, pinjaman, beasiswa, hibah, penelitian, dan lain-lain. Berbagai pinjaman itu dikucurkan agar kebijakan perguruan tinggi tersebut dapat tunduk di bawah tekanan dan asing yang kelak para alumni AS ini akan menjadi “diplomat” yang notabene pelanjut imperialisme baru.

Di Indonesia, jargon “pendidikan untuk semua” sering dilantunkan. Namun dibawah sistem demokrasi ini sering “dibajak” oleh pemilik modal, termasuk pemodal asing. UU Pendidikan yang dibuat sering malah berpihak kepada pendidikan mereka dan bukan pada rakyat banyak. Itulah sistem pendidikan dalam cengkeraman kapitalisme.

Solusi fundamental dari potret buram pendidikan ini, sistem pendidikan harus diarahkan pada perubahan paradigma, yaitu pondasi dari akidah Islam yang tidak mengenal dikotomi pendidikan umum dan agama. Akhirnya lahirlah ribuan intelektual muslim yang memahami agama sekaligus siap menjawab tantangan di zamannya. Semoga!

Pernakah Anda melihat seorang pejabat tertidur saat atasannya tengah berpidato atau memberikan arahan? Peristiwa itu terjadi dalam sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3).

Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tengah menyampaikan jawaban tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

Namun, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Anas Effendi yang duduk di bagian sisi kanan ruang paripurna dan di tengah-tengah rekan-rekannya justru pulas tetidur.

Sesekali, tampak Anas menjatuhkan posisi kepalanya ke kiri karena kehilangan kesadaran akan kantuknya. Duduk di sebelah kiri Anas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga.

Mantan wali kota Jakarta Selatan itu tak sadar jika hal itu membuat perhatian sejumlah awak media. Anas terbangun dari tidurnya setelah rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.

Jokowi pun sempat melontarkan sindiran atas kelakuan anak buahnya itu. “Habis nonton bola ya berarti ngantuk. Ya lah nggak usah ngomong semua orang juga tahu,” ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta.

Anas sendiri beralasan kurang tidur karena habis menonton pertandingan Liga Champion Barcelona versus AC Milan. “Ngantuk itu hal yang manusiawi. Saya habis nonton sepak bola, Barcelona melawan AC Milan,” ujar Anas di Jakarta, Kamis (14/3).

Anas meminta kejadian itu tidak dibesar-besarkan oleh media. Pasalnya, dia khawatir kariernya akan semakin parah di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok.

“Jangan dibesar-besarin lah. Ini situasi lagi seperti ini, nanti tambah parah lah,” katanya.

Anas mengaku tidak mendapatkan teguran dari Jokowi, sebab ketiduran saat rapat kemarin dinilainya sebagai hal yang wajar. “Tidak ada teguran dari Bapak Jokowi, masalahnya ngantuk hal yang wajar,” tandasnya.

Dulu saat dicopot dari posisi wali kota Jakarta Selatan, Anas mengklaim telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun, Jokowi pernah menyindir soal ekslusifnya para pejabat di lingkungan wali kota Jakarta Selatan kala itu.

Selang berapa lama kemudian, Jokowi mencopot Anas dari posisi wali kota Jakarta Selatan dan memutasinya menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sikap Anas yang tertidur pulas saat atasannya berbicara itu menjadi salah satu bentuk kelalaiannya sebagai bawahan dan pelayan masyarakat. Lantas bagaimana mau melayani rakyat jika pidato atasannya saja tak didengarkan?

https://i1.wp.com/klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2013/03/15/163674/540x270/tidur-saat-rapat-gara-gara-bola-bagaimana-mau-urusi-rakyat.jpg

sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tidur-saat-rapat-gara-gara-bola-bagaimana-mau-urusi-rakyat.html


Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

Wayan Dendra, Pemulung yang Sukses Jadi Anggota Dewan 
Minggu, 20 Januari 2013 16:20 wib

SIDOARJO – Hidup sebagai rakyat miskin dirasakan I Wayan Dendra, yang kini menjadi warga Sidoarjo, Jawa Timur, sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Puluhan tahun hidupnya serba kekurangan, namun tidak membuat Dendra patah semangat.

Sifat mandiri dan suka berinovasi membuat Wayan Dendra tumbuh berkembang. Meski akhirnya dia mampu bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan farmasi di Surabaya dengan jabatan penting, namun dilandasi dengan sifat kemandiriannya yang kuat membuat Wayan Dendra meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan dan lebih memilih menjalani profesinya sebagai pemulung.

Dengan hanya berbekal tekad dan keberanian yang kuat, tanpa mengenal rasa malu, putra pertama dari tiga bersaudara pasangan almarhum I Nengah Sateng dan Ni Nyoman Teke ini akhirnya berkecimpung didunia barang bekas.
Meski dibutuhkan tenaga ekstra, Wayan Dendra tetap semangat mendatangi sejumlah pabrik dan pusat perbelanjaan hanya untuk mencari limbah dan sampah bekas yang telah dibuang.

Dengan mendapatkan keuntungan bersih senilai Rp40 ribu pada awal aktivitasnya sebagai pemulung, Wayan Dendra makin bersemangat yang akhirnya membawa dirinya menjadi seorang pemulung yang sukses dan mampu mengumpulkan omzet puluhan juta rupiah per minggunya. Meski harus bekerja dengan menggunakan pakaian apa adanya, bapak lima anak ini sehari-hari tidak malu jika harus berkecimpung dengan sampah dan barang bekas. Berkat keuletan dan kepiawaiannya dalam memilah barang-barang bekas, kini Wayan Dendra mampu menjadi pengusaha barang bekas dengan memiliki tempat usaha di lima kota di Jawa Timur dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang.

Tidak hanya sukses menjadi pengusaha barang bekas yang sukses, pria berusia 53 tahun ini juga menjadi seorang anggota legislatif di Sidoarjo. Melalui pengalamannya sebagai masyarakat miskin selama puluhan tahun, Wayan Dendra mampu merangkul sejumlah kalangan masyarakat yang akhirnya membawa dirinya menjadi salah satu anggota wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen di tingkat Kabupaten Sidoarjo.

Kini Wayan Dendra yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Sidoarjo harus bisa mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat, baik sebagai wakil rakyat, tokoh partai dan sebagai koordinator pemulung di Sidoarjo. Karena merasa berangkat dari bawah, Wayan Dendra tidak hanya mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi dan keluarga, namun hasil keuntungan dari kerja kerasnya sebagai pemulung juga dia bagikan kepada sejumlah anak yatim dan kurang mampu melalui organisasi dunia UNICEF setiap bulannya.

Meski telah menjadi wakil rakyat dan sukses menjadi pengusaha barang bekas, namun sosok Wayan Dendra kini makin dikenal masyarakat Sidoarjo sebagai seorang pemulung. Disela aktifitasnya sebagai anggota legislative, dia masih mau berkecimpung sebagai pemulung. Dia kini berharap apa yang telah dilakukannya sejak menjadi masyarakat miskin hingga mendapat jabatan dan sukses menjadi pengusaha barang bekas dapat ditiru oleh masyarakat lainnya dengan berbekal semangat dan mengesampingkan rasa malu. Setiap orang bisa mampu menjadi sosok orang yang sukses.
http://news.okezone.com/read/2013/01…-anggota-dewan


I Wayan Dendra

Di Indonesia itu memang lintas status sosial dari kere menjadi pejabat atau orang kaya, sangat terbuka, asal mau bekerja keras dan ada nasib baik tentunya. Itu contoh lainnya, Roy Suryo, yang tadinya terkenal hanya sebagai pakar pengamat foto-foto bokep, nyatanya yaaa bisa aja menjadi menteri. Itu beda dengan kondisi masyarakat di luar negeri, di AS, di Eropa, di Jepang, di Australia … akan sangat sulit seseorang itu bisa menerobos dengan cepat ke level status sosial yang lebih tinggi. Bahkan seorang seperti Barack Obama itu, kalau pada akhirnya dia bisa menembus struktur politik ‘high class’ di negerinya, cukup panjang perjuangan dan perjalanannya menuju kesana, tak seperti dibayangkan orang!

Ada cerita tentang tetangga gua yang kerjanya itu sebagai tukar bakar sate di warung sate. Kariernya tak banyak berubah saat menjadi tukang bakar sate itu, sampai suatu hari dia dimintai tolong pengurus PDIP di kota gua untuk menjadi kader akar rumput PDIP dengan status sebagai tukang pasang baleho dan bendera parpol di pelosok-pelosok kampung dan jalan untuk menghadapi Pemilu waktu itu. Pada Pemilu 1999 lalu akibat partai PDIP itu kekurangan orang, namanya kemudian disisipkan di urut ke 30, urutan ecek-ecek yang kagak bakalan menang. Saat Pemilu 2009 usai dihitung, tak disangka waktu itu PDIP menang mutlak di kota gua, dan tetangga gua yang tukang bakar sate itu, akhirnya dilantik sebagai anggota DPRD Kota selama 5 tahun hingga sampai 2009. Ketika gua tanya ke dia, enak mana jadi anggota DPRD atau menjadi tukang bakar sate … dengan santainya dia menjawab: “Yaaa jelas, enak jadi tukang bakar sate. Menjadi anggota Dewan, setiap hari selalu ada orang ke saya minta uang. Itu beda saat saya menjadi tukang bakar sate dulu, setiap hari ada saja pembeli yang memberi saya uang sebagai tip!”. Wuakakkkk … dasar tukang bakar sate. Tapi begitulah, gan! Negeri kita itu memang penuh dinamika, romantika dan kejutan dan banyak yang tak masuk akal bisa menjadi kenyataan. Makanya, itulah sebabnya, hidup paling nyaman di muka Bumi ini, yaaa tinggal dan hidup di Indonesia!

sumber : http://www.kaskus.co.id/thread/510461ef0b75b4a42e000000

[Image: 183477_rapat-paripurna-ke-11_663_382.jpg]

 

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pemborosan dengan mengalokasikan anggaran pembahasan satu Rancangan Undang-undang (RUU) hingga Rp20 miliar.

“Padahal pembahasan RUU APBN ini hanya membagi-bagi kapling yang ada dalam program atau anggaran kementerian/lembaga kepada anggota DPR yang mau,” kata Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, saat jumpa pers di kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu 30 Desember 2012.

Uchok menjelaskan, anggaran Rp20 miliar untuk RUU APBN kebanyakan dialokasikan untuk kegiatan rapat di hotel-hotel berbintang. “Rapat-rapat banyak dilakukan bersama badan anggaran DPR dengan biaya sampai Rp1,7 miliar. Untuk pencetakan, penjilidan, panja, tim perumus, itu sampai Rp1,2 miliar,” ujarnya.

Selain itu, Uchok juga menilai ada pemborosan pembahasan RUU lain. Ia mencontohkan, pada Kementerian Keuangan yang mengalokasikan anggaran untuk RUU Dana Pensiun sebesar Rp819 juta, RUU bidang Pembiayaan dan Penjaminan sebesar Rp1,1 miliar, RUU tentang Usaha Penjaminan Rp521 juta, RUU Pasar Modal Rp1,2 miliar, RUU bidang Pembiayaan dan Penjaminan Rp4,1 miliar, dan RUU Lelang sebesar Rp2,6 miliar.

Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk RUU tentang Penyempurnaan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp1 miliar. Di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata terkait RUU Kebudayaan sebesar Rp1,5 miliar.

“Jadi adanya alokasi anggaran untuk sebuah RUU di pemerintah menandakan ada indikasi dobel anggaran untuk sebuah RUU. Karena ada alokasi anggaran RUU di DPR, ada juga di pemerintah,” kayanya.

Wakil Ketua Komis I DPR, Tubagus Hasanuddin, menyatakan tak tahu urusan anggaran pembahasan RUU itu. “Kami hanya membuat program kegiatan seperti target RUU dan rencana kunjungan kerja. Semua program itu dicatat dan diserahkan kepada kesekretariatan yang mengatur pelaksanaan dan anggaran,” kata politisi PDI Perjuangan ini saat dihubungi VIVAnews. “Jadi, kami tak membahas biaya.”

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh, belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

 

Rencananya Rumah Hantu ini mau di Pugar dan dibangun yg Baru dengan biaya yang fantastis Besar…. Kenapa saya nyebut Rumah Hantu Karna Para Penghuninya engga Pernah Lihat atau Mendengar di Luar Lingkungan Rumah Hantu itu….
Alangkah Bijak dengan biaya sebesar itu Untuk biaya Pengobatan Rumah Sakit serta biaya Kesejahteraan tuk Rakyat Miskin, dengan biaya Segitu besar Berapa Juta Rakyat Miskin yang tertolong nyawanya


Mereka engga Melihat dan Rasakan Rakyat yg Miskin dan Kelaparan.. Apa mereka betul betul Wakil Rakyat…

Pemilu 2009 adalah pemilu terbanyak yang melibatkan caleg atau calon legislatif, sebenarnya berapa sih gaji dari anggota DPR?
Penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rutin perbulan, rutin non perbulan dan sesekali.
Rutin perbulan meliputi :

 

Gaji pokok : Rp 15.510.000
Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000
Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
Total : Rp 46.100.000/bulan
Total Pertahun : Rp 554.000.000

 

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

 

Gaji ke-13 :Rp 16.400.000
Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000.

 

Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:

 

Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU

 

 

Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000. Woww.. pantas jika mereka mengejar kursi DPR, belum lagi dana pensiunan yang mereka dapatkan ketika tidak lagi menjabat.

 

Sumber:www.kabarinews.com

 

enaknya.. tidur dibayar, ga malu dengan gajinya ya bpk-bpk terhormat?

Spoiler for Gaji :
JAKARTA, KOMPAS.com – Setiap bulannya, seorang anggota DPR RI minimal mengantongi gaji sebesar Rp 51,5 juta. Ini adalah besaran take home pay anggota dewan setiap bulannya.

Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menunjukkan struktur gaji anggota DPR yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan, serta penerimaan lain-lain. Besaran gaji pokok dan tunjangan tersebut sama untuk seluruh anggota dewan. Hanya saja, mereka yang memiliki jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) bisa membawa pulang gaji Rp 2-3 juta lebih banyak.

Berikut ini adalah rincian gaji pokok dan tunjangan anggota dewan:

1. Gaji pokok Rp 4,2 juta

2. Tunjangan istri Rp 420 ribu

3. Tunjangan anak (2 anak) Rp 168 ribu

4. Uang sidang/paket Rp 2 juta

5. Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta

6. Tunjangan beras (4 jiwa) Rp 198 ribu

7. Tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1,729 juta

Adapun jumlah gaji pokok dan tunjangan anggota dewan sebenarnya mencapai Rp 18,415 juta. Namun, setelah dipotong pajak dan iuran wajib DPR sebesar 10 persen, anggota hanya berhak atas Rp 16,207 juta.

Sementara itu, komponen penerimaan lain-lain anggota dewan beragam sesuai dengan ada atau tidaknya jabatan seorang anggota pada alat kelengkapan dewan. Untuk anggota biasa tanpa jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan, rinciannya sebagai berikut:

1. Tunjangan kehormatan Rp 3,720 juta

2. Tunjangan komunikasi intensif Rp 14,140 juta

3. Tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran Rp 3,5 juta

4. Biaya penelitian dan pemantauan peningkatan fungsionalitas dan konstitusional dewan Rp – (khusus ketua dan wakil ketua alat kelengkapan dewan berhak atas Rp 500-600 ribu)

5. Dukungan biaya bagi anggota komisi yang merangkap menjadi anggota badan/panitia anggaran Rp 1 juta

6. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 5,5 juta

7. Biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif Rp 8,5 juta.

Dengan rincian demikian, maka anggota dewan biasa bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 51.567.200 setiap bulan. Anggota merangkap wakil ketua alat kelengkapan dewan mampu memboyong Rp 53.647.200, sementara yang merangkap ketua alat kelengkapan dewan bisa membawa pulang Rp 54.907.200.

Anggota Komisi II DPR RI Basuki T Purnama menambahkan, bahwa setiap bulannya, anggota juga dikenai potongan ataupun iuran wajib yang dikenakan oleh partai masing-masing yang sudah mengusung mereka ke Senayan. Besarannya bervariasi.

“Kalau Golkar, dipotong Rp 3,3 juta tiap bulan,” katanya kepada wartawan.

Bayangin Gan, Sebulan 50juta
Setahun 600juta


waktu rapat ga dateng

Wahh jadi ke tahuan dehh

Intrupsi naekin lagi dooong gajian kita semua

Sepanjang tahun 2012 banyak proyek digelar di kompleks DPR, Senayan, Jakarta. Setidaknya ada 8 proyek yang memancing kritik rakyat dan sebagian anggota DPR sendiri karena anggarannya yang terlalu besar dan urgensinya yang belum mendesak.

Pengadaan kalender DPR Rp 1,3 miliar di awal tahun 2012 adalah proyek pembukanya. Berikut 8 proyek kontroversial di komplek DPR sepanjang

https://i0.wp.com/us.images.detik.com/content/2007/09/05/157/dpr1.jpg

1. Pengadaan Kalender Rp 1,3 M
Di awal tahun 2012, DPR mengeluarkan kalender tahunan mereka. Kalender  13 halaman dan berisi foto-foto kegiatan pimpinan DPR ini dicetak dengan biaya 1,3 miliar rupiah.

Dana ini diperlukan untuk mencetak 11.200 eksemplar kalender, tiap anggota dewan mendapatkan 20 eksemplar kalender.

Setjen DPR membenarkan pagu anggaran percetakan kalender 2012 sebesar Rp 1,3 miliar. Namun setelah dilakukan proses pelelangan angka penawaran terendah yang dinyatakan sebagai pemenangnya adalah Rp 397.465.750.
(van/nrl)

Papan Selamat Datang DPR Rp 4,8 M
Di awal tahun 2012 DPR juga ingin menunjukkan kegiatan di dalam komplek Parlemen ke masyarakat. Mereka menganggarkan pembelian 2 unit layar LED berukuran 3×2 meter, sebagai papan pengumuman.

Melalui dua LED ini setiap kegiatan DPR dipaparkan kepada masyarakat yang melintas di depan dan belakang Gedung DPR.

Tidak tanggung-tanggung, biaya pemasangan layar berukuran 3×2 meter yang dipasang di atas tiang bulat setinggi 3 meter ini mencapai Rp 4,8 miliar rupiah.

https://alfinarifin.files.wordpress.com/2012/07/gedung-dpr-ri.jpg?w=300

Ruang rapat Banggar DPR Rp 20 M
Pada bulan Mei 2012, ruang rapat baru Banggar DPR yang menghabiskan Rp 20,3 miliar selesai dibangun dan siap dipergunakan. Proyek yang dimulai sejak akhir tahun 2011 ini menuai kontroversi.

Atas desakan masyarakat dan pimpinan DPR, Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan investigasi terkait penggunaan furnitur impor di ruang rapat banggar ini. Kursi impor ruang Banggar telah diganti dengan kursi lokal dari Jepara. Demikian juga dengan perangkat wireless mic telah diganti dengan perangkat standar DPR.

Penghematan ruangan Banggar DPR pada akhirnya berkisar Rp 6 miliar. Namun karpet impor seharga Rp 980 juta dan IT system seharga Rp 7,9 miliar tidak diganti.

Renovasi Toilet DPR Rp 2 M
Di awal tahun 2012 DPR juga melakukan renovasi toilet. Sebanyak 220 toilet di Gedung Nusantara I DPR akan diganti dengan anggaran Rp 2 miliar. Namun karena kritik masyarakat proyek ini sempat dihentikan.

Pada bulan November 2012 diketahui proyek tersebut tetap berjalan. Menurut penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR pada akhirnya digelar dengan anggaran Rp 1,4 miliar.

Renovasi parkir motor Rp 3 M
Gedung DPR seperti tidak henti-hentinya membenahi diri. Proyek mahal lain adalah renovasi tempat parkir motor. Tempat parkir yang terletak di sebelah barat Gedung DPR ini akan diperluas dengan estimasi biaya mencapai 3 miliar rupiah.

Tempat parkir motor itu sendiri dirancang dua tingkat, dan mampu menampung lebih dari 2.000 motor perhari. Renovasi ini sudah selesai sejak pertengahan tahun 2012. Namun karena permasalahan pada proyek, parkir motor ini belum dibuka hingga saat ini.

Renovasi ruang kerja DPR Rp 6,2 M

Kesekjenan DPR berencana merenovasi ruang kerja anggota DPR dengan nilai proyek Rp 6,2 miliar. Namun rencana itu tak disetujui Ketua DPR Marzuki Alie dan sejumlah anggota DPR.

Secara khusus Ketua DPR meminta proyek ini ditunda. Proyek ini rencananya dimulai November 2012 lalu. Marzuki mengatakan ruangan anggota DPR tak perlu direnovasi hingga akhir 2014 nanti.

Pengamanan DPR Rp 13,1 M
Untuk mengamankan kawasan DPR sepanjang tahun 2013, Sekjen DPR sudah mempersiapkan penambahan bala pengamanan. Menurut data Fitra, Sekjen DPR secara khusus mengeluarkan anggaran Rp 13.168.706.600 untuk pengamanan DPR.

Pengamanan DPR terbagi dalam beberapa satuan. DPR dijaga oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI, baik PNS maupun outsourcing, dan sejumlah aparat polisi objek vital.

Mesin Fotokopi Rp 1,6 M
DPR juga dilengkapi dengan mesin fotokopi paling mutakhir mulai tahun 2012. Anggaran Rp 1,6 miliar dikucurkan untuk proyek ini.

Kini setiap sekretariat komisi dan ruang-ruang sekretariat fraksi telah dilengkapi mesin fotokopi keluaran terbaru. Berdasarkan data Fitra, pengadaan mesin fotokopi senilai Rp 1.667.500.000.

Pengadaan mesin fotokopi masuk dalam proyek akhir tahun DPR yang menelan total anggaran Rp 24.272.718.600.

Iya, anda ga salah baca dengan judul diatas, Rp. 721 Juta cuman buat anggaran internet di “markas” para wakil rakyat kita, Ngakunya seh wakil rakyat, tapi kerjaannya ngabisin duit rakyat, ini beritanya….

Jakarta – Anggota DPR RI sepertinya bakal disuguhi internet berkecepatan tinggi. Sebab untuk layanan internet di DPR RI pada tahun 2013, dikeluarkan anggaran Rp 721 Juta.

Berdasarkan website informasi lelang resmi DPR di lpse.dpr.go.id seperti dikutip detikcom, Rabu (2/1/2013), lelang pengadaan layanan internet di lingkungan DPR memasuki masa penandatanganan kontrak.

Pemenang lelang adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang beralamat di Menara Multimedia, Jl Kebon Sirih No.12, Jakarta, dengan nilai penawaran Rp 721.340.400,00.

Penandatanganan kontrak dilakukan dari tanggal 27 Desember sampai 7 Januari 2013.
Pengadaan jasa langganan internet ini menggunakan anggaran dari APBN 2013.

Lelang jasa layanan internet lingkungan DPR RI bernomor 98087. Awalnya pagu yang disediakan oleh Setjen DPR adalah Rp 2.557.500.000,00 dengan harga perkiraan sementara Rp 2.356.700.000,00.

Sebanyak 22 perusahaan mengikuti proses lelang ini. Namun beberapa perusahaan gagal karena tidak memiliki backbone internet yang terhubung langsung ke gateway internasional (luar negeri)/upstream internasional minimal 4 seperti yang dipersyaratkan dalam IKP.

sumber

Bisa dibayangin dong, kecepatan akses internetnya kaya apa??
sebenernya butuh ga seh koneksi internet mahal kaya gitu??
apa para bapak2 terhormat disana g pernah piknik ke daerah terpencil yg masih butuh banyak bantuan dari pada ngabisin uang rakyat cuma buat ngenet??
Ya saya sih berharap digunain sebagaimana mestinya, dan secara bijaksana.